Jumat, 04 September 2015

IKAN KECIL DI SAMUDRA DUSTA


Mungkin mewakili beberapa pertanyaan dan kondisi saat ini. Semua saling mengamati dan menilai untuk diakui paling benar dengan menyalahkan yang lain. Anehnya belum ada yang berminat. membuka hingga ke pangkal masalah.
Saya rasa semua orang pernah merasa heran, kalau penyebab kemiskinan adalah kurangnya uang, mengapa dunia ini tidak mencetak lebih banyak uang dan menyebarkannya ke penduduk? Siapa tahu semua masalah kemiskinan di dunia bisa selesai dalam seminggu. Ini mungkin akan sama mengharukannya seperti mendengar Michael Jackson menyanyikan Heal The World…
Dan yang juga mengherankan akal sehat, kalau negara memang bisa mencetak uang, mengapa mereka bisa terjerat dalam hutang, terbenam dalam tanggungjawab untuk membayar “barang” yang konon bisa mereka ciptakan.
Dengan berlalunya waktu, perlahan-lahan saya baru mulai sadar ternyata yang namanya “fakta” itu relatif, bisa berubah-ubah di dunia, tergantung siapa yang sedang berkuasa, tergantung siapa yang menjadi Sang Pemenang.
Sebagian pelajaran yang saya pelajari di zaman sekolahan, dan sejumlah informasi yang saya liat di tv dan saya baca di koran, kalau dipikir-pikir sebenarnya hanyalah ~>opini publik dan ilusi populer. Dirancang sedemikian rupa supaya sang pemenang akan tetap menjadi pemenang, dan si pecundang tetap akan menjadi pecundang. Yang perkasa berada di puncak piramida akan tetap perkasa berada di puncak, dan yang bergerombol di sisi bawah piramida akan tetap bergerombol di bawah.
Kita semua hanyalah ikan-ikan kecil di samudra dusta…bung!
Apa yang Anda baca di sini?
Hmm… Mungkin ini termasuk sisa-sisa “fakta” versi si “pecundang.” Ditulis sedemikian rupa supaya para pecundang ini bisa mengetahui mengapa mereka adalah pecundang, dan berharap agar mereka bisa membalikkan situasi dan menciptakan dunia yang berbeda.
Ini ada beberapa postingan sebelumnya, mungkin ada baiknya Anda membacanya duluan.
– Stimulus dan campur tangan pemerintah
– Money myth
 Money as publik creation or as private creation
– Masa lalu uang bab 1-4
Anda bisa membayangkan ada banyak sekali uang di dunia, bukan begitu? Uang-uang itu muncul karena ada orang yang mengajukannya ke perbankan. Uang-uang itu mewakili rumah, mobil, mesin, komoditi, dan berbagai hasil kerja keras seluruh penduduk di dunia.
Memang benar yang mencetak uang, medium transaksi resmi yang beredar, biasanya adalah negara, ~>tetapi tidak ada uang yang beredar secara gratis, bahkan oleh negara. Uang hanya akan muncul di tangan seseorang kalau ada seseorang, sebuah institusi, ataupun sebuah negara yang mengajukan~> hutang terlebih dahulu.
Hari ini, kalau Anda pergi ke bank dan mendapatkan Rp 200 juta untuk membangun rumah impian Anda, maka suplai uang bertambah Rp 200 juta. Beberapa bulan kemudian, saat rumah Anda selesai, orang akan berkata:
“Hei, lihat, ada sebuah rumah, dan ada setumpuk uang, Rp 200 juta, untuk mewakili nilai rumah tersebut. Uang ini seharusnya akan eksis selamanya di masyarakat, berpindah tangan dari satu orang ke orang yang lain “selama-lamanya”
Tetapi kawan, yang terjadi sebenarnya sedikit berbeda…:
1. Dunia ini bertambah sebuah rumah.
2. Dunia ini bertambah uang Rp 200 juta.
Rp 200 juta ini tercatat di sisi peminjam sebagai hutang (-200), dan di sisi kreditur sebagai piutang (+200). Net resultannya adalah nol. Dan kalau Anda memperhatikan bahwa si peminjam sebenarnya harus membayar lebih dari yang dia dapatkan, maka net resultan dari kejadian ini adalah NEGATIF (dalam satuan rupiah).
Dan satu hal lagi, Rp 200 juta ini, dalam realita, tidaklah eksis secara permanen. Kalau perjanjian kredit Anda dengan bank adalah 5 tahun, maka Rp 200 juta ini hanya akan eksis selama 5 tahun. Kalau perjanjiannya adalah selama 15 tahun, maka Rp 200 juta ini hanya akan eksis selama 15 tahun (abaikan dulu bunga pinjaman, kalau dengan bunga, uang ini akan menghilang sebelum masa kredit berakhir).
Orang-orang yang kemudian mendapatkan bayaran atas beredarnya Rp 200 juta ini, para tukang bangunan, kontraktor, toko bangunan, dll, mereka tentu saja akan menyimpannya sebagai tabungan mereka, dan bertekad untuk tidak berpisah dengan uang mereka dengan sekuat tenaga.
Lantas yang akan Anda gunakan untuk membayar Rp 200 juta ini kepada sang pencipta uang? Ya, itu urusanmu kawan. Hanya Andalah yang tahu. Yang pasti, Anda harus menemukan Rp 200 juta + bunganya dari tangan orang lain yang sumber uang juga sama seperti Anda, kalau bukan dari kredit (hutang), ya berarti dari tabungan yang diperolehnya dari kredit (hutang) orang lain sebelumnya.
Tapi bagaimana kalau apapun cara yang Anda pikirkan, Anda masih juga tidak bisa membayar? Ya, bank akan menyita rumah Anda. Dalam satuan unit rumah, mereka mendapatkan 1 unit rumah Anda. Dalam satuan rupiah, mereka bisa untung, bisa juga rugi, tergantung situasi pasar properti waktu itu.
Kalau Anda pada akhirnya memang gagal bayar, bank akan terpaksa menghapus (write-off) piutang mereka, tetapi tabungan pihak lain (nasabah bank) tidak bisa dihapus begitu saja. Karena itu yang dihapus adalah modal bank sendiri. Dan ketika jumlah debitur gagal bayar seperti Anda sedemikian besar, dan modal bank tidak sanggup lagi menomboki volume uang yang hangus ini, maka tabungan publiklah yang menghilang…
Untuk mencegah kemarahan publik, biasanya negara kemudian akan tampil sebagai sang penyelamat dan menyetor modal ke perbankan. Inilah maksud talangan / bailout. Uang talangan ini datang dari mana? Kalau negara punya uang, itu akan datang dari tabungan negara. Kalau negara tidak punya uang, maka uang itu akan datang lewat hutang negara.
Oleh karena itu, untuk mencegah hal yang tidak diinginkan ini, maka semua manusia dan semua negara di dunia ini harus saling membantu, mencari peluang dan rencana untuk menciptakan proyek baru, dan demikian menciptakan uang (hutang) baru, supaya pengaruh negatif, resultan atas akumulasi transaksi-transaksi mereka, tidak dirasakan di planet ini.
Species manusia sudah menginflasikan suplai uang (hutang) selama berabad-abad dalam Debt based money system ini. Cara menghindari krisis ekonomi adalah kalau selalu ada sekelompok manusia di dunia ini yang bisa diandalkan untuk terus menginflasikan suplai uang (hutang) dalam volume yang substansial, agar resultan negatif dari transaksi-transaksi sebelumnya dari seluruh species ini tidak dirasakan oleh kita semua.
Keseluruhan sistem keuangan modern sudah sakit sejak detik pertama debt based money system dipraktekkan. Alasan mengapa jarang ada masalah adalah karena kemampuan species manusia untuk mengeksplorasi dunia dan mengajukan hutang baru memanglah sangat besar.
Selama berabad-abad, manusia bukan hanya sanggup mempertahankan suplai uang, manusia bahkan sanggup terus meningkatkan suplai uang (hutang). Species homo sapiens benar-benar luar biasa. Selalu ada caranya menciptakan proyek baru, selalu ada caranya membuka hutan baru, selalu ada caranya menemukan permintaan untuk membangun gedung-gedung mutakhir yang terbaru.
Namun, setiap beberapa generasi, akan tiba sebuah era di mana beban hutang tidak lagi bisa ditanggungi, dan akhirnya konsekuensi logis dari Debt as Money akan dirasakan untuk kurun waktu tertentu. Setiap beberapa generasi Anda akan melihat runtuhnya kemampuan publik untuk mengajukan hutang baru dan kebangkrutan massal. Publik bangkrut karena tidak sanggup membayar, dan perbankan bangkrut karena insolvency yang tidak lagi bisa ditutupi.
Dan kalau Anda perhatikan, skala boom & bust setiap beberapa generasi itu akan terus bertambah besar, baik dari sisi volume uang, maupun dari sisi jumlah populasi yang terlibat.
1 orang di tengah-tengah 5 orang yang kelaparan tidaklah sama dengan 10 orang di tengah-tengah 50 orang yang kelaparan. Mungkin para penggemar rasio akan berargumentasi bahwa kedua-duanya sama saja, hanya 20% dari populasi… Tapi 1 tetaplah bukan 10…
1 juta manusia yang kehilangan pekerjaan tidaklah sama dengan 10 juta manusia yang kehilangan pekerjaan. Saya sedang membicarakan jumlah nyawa manusia yang terkena akibat kawan… Kalau depresi sebelumnya berakhir dengan likuidasi liabilitas (perang dunia) yang membunuh puluhan juta orang, berapa orang yang akan dikorbankan di siklus kali ini? Ratusan juta? 1 milyar? Atau berapa? Dan lewat cara apa?
20150514(2) (1)
Hutang Pemerintah
Debt based money system + riba akan membawa dampak negatif tak berujung di manapun sistem ini dipraktekkan (malangnya, sistem ini dipraktekkan di seluruh negara). Dengan berlalunya waktu, tahun demi tahun, generasi demi generasi, yang akan terjadi hanyalah kemiskinan yang terus bertambah besar dan masalah sosial-politik-budaya yang tak habis-habisnya.
Pemerintah eksis untuk menyelesaikan masalah publik. Semakin banyak masalah, semakin besar skala pemerintah. Dalam konteks hubungan antara skala pemerintah dengan perkembangan negara, apakah sebuah negara termasuk maju atau tidak, Anda perlu menggunakan sedikit imajinasi Anda, mana sebab-mana akibat.
Apakah publik yang produktif yang membuat sebuah bangsa menjadi besar, atau sebuah skala pemerintahan yang besar yang membuat sebuah bangsa menjadi besar? Orang bisa berargumentasi di kedua arah sekaligus, dan kedua belah pihak memang akan menemukan beberapa poin yang valid.
Namun, motor penggerak utama apakah sebuah bangsa bisa maju atau tidak, tetap adalah rakyat mereka. Rakyat yang cerdas, kreatif, dan pekerja keras akan bisa menghasilkan produksi yang bisa dijual keluar, dan kemudian mengumpulkan kekayaan. Setelah itu, barulah pemerintahan mereka bisa menemukan sumber uang / mesin ATM mereka, baik lewat penarikan pajak maupun lewat penjualan surat hutang.
Skala pemerintah (termasuk skala hutang mereka) tidak menyebabkan bangsa mereka menjadi besar. Sebaliknya, skala pemerintah justru berhubungan secara signifikan dengan akumulasi masalah ekonomi-sosial-politik-budaya yang terjadi di negara tersebut. Itu adalah akibat, bukan sebab.
Hal lainnya, saya pernah menjelaskannya sebelumnya, konsumen membayar bunga atas uang yang mereka minta dari perbankan. Dan mereka membayar sekali lagi saat pemerintah menerbitkan surat hutang. Ingat, kita sedang hidup di sebuah sistem di mana semua uang pemerintah pasti secara langsung ataupun tidak langsung diambil dari rakyat mereka.Surat hutang negara tidak dibayar oleh negara, itu dibayar oleh publik.
Sekalipun ada sebuah negara yang surat hutangnya dibiayai secara masif oleh rakyat mereka sendiri. Uang berpindah tangan dari rakyat yang satu ke pemerintah dan lalu kembali ke tangan rakyat yang lain. Lantas apakah itu kemudian pantas disebut fenomena yang baik? Kalau itu adalah hal yang baik, mengapa tidak sekalian saja menaikkan pajak penghasilan menjadi 50%, 70%, atau 90%? Toh uang tetap beredar di negara sendiri.
Hehe… Ini akan menjadi kekonyolan besar, tetapi tidak lucu. Dengan pajak yang sedemikian tinggi, siapalah yang mau bekerja? Siapalah yang mau menjadi wirausahawan? Nyaris semua jerih payah orang-orang yang produktif akan diminta kembali oleh pemerintahan mereka!
Keadaan menjadi lebih rumit ketika surat hutang sebuah negara dibiayai dari uang dari luar negeri, dan juga dalam mata uang luar negeri. Bayangkan negeri X…
X meminjam USD 1 milyar dari World Bank. Katanya uang ini adalah untuk pembangunan jalan raya di negara X. Tapi ternyata World Bank tidak hanya memberikan uang, mereka juga menunjuk lansung siapa yang menjadi kontraktor utama dan supplier material, yang sebenarnya adalah bagian dari kroni para bankir di negara mereka sendiri. Uang mengalir dari World Bank ke rekening lain yang juga ditunjuk oleh World Bank. Dari USD 1 milyar ini, misalnya hanya USD 400 juta yang akhirnya beredar di negara X.
Pertanyaannya, bagaimana caranya negara X menemukan USD 600 juta + bunga untuk dikembalikan ke World Bank?
Jawaban populer mungkin adalah dengan selesainya jalan baru ini, masyarakat bisa memproduksi secara lebih efektif dan efisien, dan lama-kelamaan hutang akan terbayar, pokoknya pasti akan terbayar. Bagaimaan matematika asumsi ini bisa dijustifikasi,nobody cares, it just doesn’t matter you idiot…
Tapi kawan… Paska selesainya proyek, sisa USD 400 juta tadi sekarang sudah menjadi tabungan rakyat X yang bekerja di proyek itu, itu bukan lagi uang negara X. USD hanya bisa masuk ke kantong negara X atas pajak dari rakyatnya. Dari total pinjaman USD 1 milyar ini, anggaplah hanya ada USD 50 juta yang bisa kembali ke pemerintah menjadi pajak, lantas sisa USD 950 juta + bunga yang harus dibayarkan akan datang dari mana? Jalan raya itu tidak akan serta-merta menghasilkan dolar bagi pemerintahan negara X. Uang USD itu harus datang lewat cara yang lain.
Berapa banyak sebenarnya rakyat mereka harus menjual barang ke luar negeri, berapa banyak sebenarnya negara X harus mengeksplorasi alamnya dan menjualnya keluar, supaya pemerintah negara X bisa mendapatkan pajak yang cukup untuk membayar tagihan USD 1 milyar + bunga ini?
Dan pertanyaan yang lebih mendasar lagi, apa bedanya USD dengan uang negara X? Mengapa ada proyek yang bisa dilaksanakan dengan uang yang dicetak Federal Reserve tetapi proyek yang sama tidak boleh dilaksanakan dengan uang yang dicetak bank negara X?
Anyway… ini memang masalah yang kompleks. Transaksi hutang perlu dianalisa case by case, karena setiap kasus memang berbeda.
Hal lain yang perlu Anda sadari adalah permasalahan hutang negara tidaklah berjalan sendiri, bersamaan dengan pasar valuta asing (kontrol nilai tukar mata uang), hutang luar negeri, selain beberapa sisi positifnya, juga membawa sisi negatif yang bisa sangat berbahaya.
Jadi, sehubungan dengan isu peranan pemerintah, Anda memang harus menggunakan imajinasi untuk memahami masalah. Apakah Anda benar-benar ingin hidup di negara yang penuh dengan campur tangan pemerintah atau tidak? Dan yang lebih penting lagi, apakah Anda ingin mempertahankan sistem debt as money, sistem yang memastikan akan ada semakin banyak masalah di masyarakat, sistem yang memastikan skala pemerintah (termasuk hutang pemerintah) yang akan terus bertambah besar, sistem yang memastikan akan ada semakin banyak tagihan dan pajak yang harus dibayar oleh anggota masyarakat yang masih produktif untuk menolong rekan-rekan mereka yang telah jatuh menjadi pecundang dalam sistem debt as money ini.
Ada sejumlah berita yang mengatakan bahwa sejumlah negara sudah mengurangi pajak kepada rakyatnya dalam menghadapi krisis global ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Bukankah APBN berbagai negara sesungguhnya sedang meningkat karena mereka sedang melancarkan proyek “stimulus” masing-masing?
Anda masih ingat pos penerimaan negara?
• Pajak
• Dividen perusahaan negara
• & Penerbitan berbagai jenis surat hutang
Kalau setoran pajak berkurang, dan pemasukan dividen perusahaan negara tidak bertambah, maka cara lain yang pemerintah gunakan untuk menutupi anggaran mereka pasti adalah dengan peningkatan penerbitan surat hutang negara. Efeknya sama saja, sebab yang membayar surat hutang tetap adalah rakyat mereka. Yang berbeda adalah timingpembayarannya. Kalau penerbitan surat hutang berhasil, maka setoran pajak yang perlu pemerintah tagih bisa diundur… Tetapi diundur tidak sama dengan dikurangi kawan… Diundur versi ini akan menyebabkan tagihan pajak yang semakin membesar di masa mendatang.
Kecuali Anda sama sekali tidak membaca berita, bila tidak Anda seharusnya tahu bahwa negara-negara “maju” seperti Amerika dan Inggris sebenarnya sudah sangat dekat dengan kebangkrutan. Mengapa masih ada begitu banyak orang yang justru mengagungkan mereka dan menganjurkan bahwa kita perlu meniru langkah-langkah mereka? Naikkan terus volume hutang, baik hutang konsumen maupun hutang negara, it doesn’t matter baby, just follow USA!
Dalam sistem yang kita anut, pemerintah tidak bisa menciptakan uang mereka sendiri. Pemerintah sesungguhnya hanya bisa meminjam… They can only borrow… Dan ketika Anda mendengar bahwa pemerintah sedang “mencetak uang” (monetisasi), apa yang sebenarnya sedang mereka lakukan adalah mereka sedang meminjam uang masa depan rakyat mereka. Mengapa? Sebab uang “cetakan” itu akan dibayar kembali dalam bentuk pajak yang ditagih kepada rakyat mereka di tahun-tahun mendatang.
Mengenai monetisasi, kalau disederhanakan, kredit konsumen adalah monetisasi dalam skala retail. Negara yang “mencetak uang” adalah monetisasi skala nasional.
Kapan pemerintah akan “mencetak uang”? Jawabannya adalah ketika mereka gagal meminjam. Tidak masalah pinjaman dicari dari dalam negeri ataupun luar negeri. Ketika tidak ada yang mau meminjami mereka secara suka rela, alternatif mereka hanyalah “meminjam secara paksa.”
Apakah saya sedang memojokkan pemerintah dalam blog ini?
Saya tidak merasa demikian. Sebaliknya, saya sebenarnya sedang mencoba menolong mereka, dan menolong diri kita sendiri.
Coba Anda bayangkan situasi ini:
Sekelompok orang terdampar di sebuah pulau terpencil. Di antara mereka, ada tenaga kerja yang masih muda dan kuat. Dan di pulau tersebut, ternyata tersedia material bangunan seperti pasir, semen, batu, kabel, dan lainnya. Dan orang-orang ini sebenarnya membutuhkan sebuah bangunan sebagai tempat berteduh mereka.
Tetapi, karena tidak ada uang sebagai medium transaksi, para pemuda itu pun menganggur. Mereka menghabiskan waktu mereka meratapi nasib buruk mereka, dan membayangkan betapa nikmatnya berada di kota mereka sebelumnya.
Mungkin kedengarannya terlalu ekstrim, tetapi sesungguhnya hal seperti ini bisa saja terjadi, apalagi dalam masyarakat yang kompleks.Otak kita sudah ketagihan dengan uang. Tanpa uang, masyarakat tidak berfungsi. Peradaban pun bisa macet.
Ini kenyataan.
Pemerintah negara XYZ bisa mengabaikan sejumlah pekerjaan umum mereka hanya karena tidak ada uang. Dan orang-orang tidak pernah bertanya, kalau rakyat bisa menciptakan uang untuk berbagai produk yang mereka produksi, mengapa pemerintah tidak boleh menciptakan uang atas infrastruktur yang mereka bangun?
Mengapa uang pemerintah harus berasal dari uang-uang yang eksis sebelumnya? Pemerintah mencetak uang itu inflationary? Harga akan melambung ke langit? Bisa ya dan tidak, tergantung apa yang mereka lakukan dengan uang itu.
Tetapi, kalau orang bisa menuduh tindakan pemerintah untuk mencetak uang ituinflationary, mengapa mereka tidak pernah berdemo ke bank komersial dan melemparkan isu yang sama?
Bank komersial melakukannya setiap hari, sepanjang tahun, dan sudah berlangsung selama berabad-abad! Kredit, dalam praktek, adalah uang. Dan perbankan sudah mencitakan kredit selama ratusan tahun.
Mengapa kalau sebuah negara mencetak uang biasanya mata uangnya jatuh? Ya sekali lagi, tergantung apa yang mereka lakukan dengan uang itu. Di postingan sebelumnya saya pernah mengatakan kepada Anda bahwa tidak semua uang yang diciptakan menghasilkan nilai yang sama.
Menciptakan uang untuk membuat jalan tidaklah sama dengan menciptakan uang untuk menomboki modal sebuah bank. Menciptakan uang untuk membangun stasiun pembangkit listrik tidaklah sama dengan menciptakan uang untuk membayar tagihan kartu kredit.
Penyebab kedua jatuhnya mata uang adalahinvisible hand Sang Majikan di puncak piramida. Kalau hari ini Anda mendengar pemerintah negara X memutuskan untuk mencetak sejumlah uang, bukan hutang kepada siapapun, untuk digunakan di negara mereka, Anda bisa bertaruh mata uang mereka akan langsung dihancurkan di pasar valas di London dan New York dalam waktu singkat.
Dan kalau hari ini, yang sedang melakukanquantitave-easing adalah Indonesia, dan bukannya Amerika, Anda bisa bertaruh rupiah yang ada di rekening Anda sekarang sudah jatuh sangat drastis nilainya.
Everybody is not equal my friend…
FB_IMG_1419480496411 (1)
Hak untuk menciptakan uang adalah milik paraMoney Masters secara eksklusif. Penguasa tertinggi di dunia adalah bankir yang bisa memproduksi uang di puncak piramida dunia. Di bawah mereka adalah bankir-bankir lokal dengan pengaruh yang lebih minor. Jangan berharap mereka mau melepaskan sistem moneter seperti ini.
Pengaruh hutang negara terhadap rakyat mereka sering kali tidak kasat mata. Dan para aktor di belakang layar, mereka bisa sama sekali tak terdengar di media. Media akan sibuk menulis berita politisi dan partai politik mana yang bisa menyelesaikan masalah, atau politisi dan partai politik mana yang tidak bisa menyelesaikan masalah, tetapi mereka tidak akan melaporkan asal-muasal masalah yang sebenarnya.
Untuk setiap 1 sen uang yang dibayar kepada World Bank, negara X kehilangan 1 sen uang yang mungkin bisa dipakai untuk menyekolahkan anak-anak mereka, menjaga fakir miskin mereka, dan memelihara infrastruktur mereka. Ini semua tidak kelihatan kecuali Anda mengimajinasikannya.
Anda dibujuk membayar pajak, dibombardir dengan slogan “Orang Bijak Taat Pajak,” bahwa uang itu adalah untuk Anda juga, negara membutuhkan uang untuk membangun ini dan membangun itu. Memang kata-kata itu tidak sepenuhnya salah, tapi kalimat itu juga tidak sepenuhnya jujur. Jarang-jarang Anda akan mendengar bahwa negara juga membutuhkan pajak Anda untuk membayar IMF, World Bank, ADB, dan majikan-majikan lainnya, bukan begitu?
Bagi orang yang tidak menyukai topik zionisme dan isu politik yang lain, kabar baiknya adalah Anda memang tidak harus memikirkannya.Just follow the money. Kalau Anda bisa membayangkan bagaimana aliran uang mengalir di dunia, perlahan-lahan Anda akan memahaminya sendiri.
Zionis tidak harus eksis secara fisik di negara manapun. Yang mereka perlukan hanyalah memastikan bahwa Anda berada di dalam bagan piramid keuangan mereka. Memungut $100 dari setiap orang di sebuah negara dengan 1 juta penduduk tanpa paksaan yang terlalu kasat mata bahkan lebih efektif dibandingkan dengan menduduki secara paksa suatu negara dengan 1 juta penduduk dan kemudian merampok mereka $100 juta.
Adalah pilihan Anda, apakah Anda tertarik untuk menyebarkan “fakta” versi “pecundang” ini kepada ikan-ikan kecil lainnya, bila tidak saya hanya bisa mengatakan kepada Anda… Selamat berjuang dan memanjat bagan piramida dunia… Moga-moga bukan Anda sebagai korban berikut yang akan tenggelam di samudra dusta…
*
Heal The World
(by Michael Jackson)
Heal the world…
Make it a better place
For you and for me
For all entire human race
There are.. People dying
If you care enough for the living
Make a better place
For you and for me…
oleh: Theyownitall

Minggu, 16 Agustus 2015

PERANG MASA KINI: Ancaman, Tantangan Bagi NKRI dan Tuntutan Menyikapinya

Politik 14-08-2015 PERANG MASA KINI: Ancaman, Tantangan Bagi NKRI dan Tuntutan Menyikapinya Penulis : Ryamizard Ryacudu, Menteri Pertahanan RI
Berakhirnya perang dingin pada tahun 90-an merupakan titik mula munculnya perubahaan sikapdan pemikiran dari negara-negara maju dalam menggunakan kekuatan bersenjata untuk mensukseskan nafsu imperialismenya. Secara perlahan telah terjadi pengurangan jumlah tentara profesional termasuk wajib militer dengan anggapanbahwa dalam teater perang konvensional jumlah pasukan bukan lagi suatu ukuran deterence/ancaman bagi pihak lawan. Demikian juga strategi, konsep dan doktrin ikut berubah menyesuaikan dengan kemajuan dan perkembangan teknologi komunikasi dan persenjataan. Analoginya, dengan kemampuan pasukan dan teknologi persenjataan canggih yang berimbang apabila dua negara kuat berperang maka kedua negara tersebut akan sama-sama hancur sehingga mereka akan berfikir dua kali untuk melancarkan perang yang saling berhadapan. Kenyataan tersebut mengharuskan grand strategi negara yang memiliki nafsu imperialisme dilakukan tanpa pengerahanan pasukan dan alutsista. Inilah yang disebut sebagai perang masa kini atau ”perang modern” dimana perang ini kehancurannya lebih dahsyat dibandingkan dari perang konvensional dengan pengerahan alutsita, karena negara sasaran akan dihancurkan secara sistemik yang pada akhirnya negara sasaran tidak eksis sebagai negara bangsa, sebagaimana yang sudah terjadi pada Uni Sovyet dan negara Balkan. Bahwa niat menguasai suatu negara atau nafsu imperialisme akan terus terjadi dimuka bumi ini sejalan dengan kodrat manusia. Dengan berkembangnya strategi perang dan memikirkan resiko kehancuran saat ini perang dilakukan dengan skenario lain tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Skenario ini dilancarkan dengan memaksa elite suatu bangsa agar silau dan terpengaruh terhadap faham luar, yang pada akhirnya mengakibatkan suatu bangsa terpecah dan terkotak-kotak ke dalam tiga parameter yaitu; Pertama: mayoritas masyarakat dibuat tidak tahu apa yang sesungguhnya sedang terjadi, hal ini terjadi pada masyarakat awam; kedua: sebagian masyarakat tahu namun tidak sadar atau tidak menyadari bahwa bangsa ini berada dalam jebakan, ini terjadi pada kaum intelektual dan yang ketiga: sebagian masyarakat tahu dan sadar apa yang sesungguhnya terjadi, namun akibat kerakusan, mereka justru bersedia berkhianat kepada negara bangsanya, dengan bekerja sebagai agen asing atau sebagai komprador. Di Indonesia skenario perang ini sebenarnya dimulai beberapa waktu sebelum krisis moneter 1997/1998, dimana krisis tersebut sangat cepat berubah menjadi krisis multidimensi yang dampaknya terus dirasakan sampai sekarang. Krisis yang berkepanjangan itu seharusnya harus menjadi peringatan sekaligus ujian bagi bangsa Indonesia karena terjadi melalui desakan keras dari kekuatan luar agar menerima faham yang dihembuskan dalam kemasan globalisasi, diawali dengan penggoyangan sektor moneter, kemudian meluas ke sektor ekonomi riil dan selanjutnya berkembang menjadi krisis kepercayaan dan krisis politik, serta krisis budaya. Kondisi yang tidak stabil tersebut justru disikapi oleh para elite politik dan beberapa kelompok kepentingan di dalam negeri untuk mengambil kesempatan demi kepentingan pribadi dan kelompok-kelompoknya (Oligarkhi ditingkat partai dan birokrasi), dengan mengabaikan kepentingan nasional dalam jangkauan jauh ke depan. Untuk lebih memahami lebih mendalam perlu diketahui definisi ”perang modern” yang dimaksud yaitu suatu bentuk perang yang dilakukan secara non militer dari negara maju/asing untuk menghancurkan suatu negara tertentu melalui bidang IPOLEKSOSBUDHAN (Ideologi Politik Sosial Budaya dan Pertahanan). Dengan kata lain perang ini adalah bentuk kontrol dari negara-negara koalisi global yang dimotori oleh salah satu negara kuat terhadap negara lain yang tidak mengakomodasi kepentingan negara koalisi tersebut atau yang membahayakan kepentingan negara koalisinya. Tujuan ”perang modern” ini adalah : Mengeliminir kemampuan negara sasaran agar tidak menjadi suatu potensi ancaman; Melemahkan kemampuan negara sasaran sehingga semakin tergantung dan lebih mudah ditekan; Penguasaan secara total negara sasaran. Adapun tahapannya sebagai berikut:

• Tahap I = Infiltrasi. Melakukan infiltrasi melalui bidang-bidang: Intelijen, Militer, Pendidikan, Ekonomi, Ideologi, Politik, SOSBUD / Kultur dan Agama, Bantuan-bantuan, Kerjasama di semua bidang dan Media / Informasi. 
 • Tahap II = Eksploitasi. Melakukan ekploitasi dengan melemahkan dan menguasai bidang-bidang Intelijen, Angkatan Bersenjata, Ekonomi,Politik, Budaya dan Ideologi dimana semua ini adalah titik berat kekuatan suatu negara. 
 • Tahap III = Politik Adu Domba. Menjalankan strategi adu domba, dilakukan untuk timbulkan kekacauan / kekerasan, konflikhorisontal (SARA), berikutnya bertujuan agar muncul keinginan memisahkan diri dari NKRI atau separatisme dimulai dengan eskalasi pemberontakan pada akhirnya terjadi pertikaian antar anak bangsa / perang saudara. 
 • Tahap IV = Cuci Otak. Pada tahap brain wash atau cuci otak, mereka mempengaruhi paradigma berfikir masyarakat, yakni merubah paradigma berfikir dalam bingkai Kebangsaan (Nasionalisme) menjadi cara pandang yanguniversal dengan keutamaan isu global: Demokratisasi, HAM dan Lingkungan, dengan jalan menyusupkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. 
 • Tahap V = Invasi / pencapaian sasaran. Ketika wawasan kebangsaan suatu negara sasaran hancur dan jati diri bangsa hilang, maka praktis negara sasaran sudah dengan kata lain dapat dikuasai atau negara sasaran dalam penguasaan dan terjajah dalam berbagai aspek kehidupan. Berikutnya tinggal membentuk negara boneka yang diwakili oleh komperador asing.

Sadar ataupun tidak dari situasi dan kondisi saat ini,sesungguhnya sudah dan sedang berlangsung perang modern di wilayah Indonesia, dengan menjalankan strategi sesuai tahapan perang modern di atas; kapitalisme internasional yang dipimpin oleh negara maju dan sekutunya, berusaha mengkikis wawasan kebangsaan, berusaha memecah belah persatuan bangsa Indonesia agar lemah dan akhirnya mampu mempengaruhi berbagai kebijakan dan pelaksanaannya untuk tujuan akhir yakni menguasai mayoritas Sumber daya alamnya (SDA). Banyak masyarakat Indonesia tidak menyadarinya bahwa saat ini sedang dijajah danmenjadi korban dari perang modern. Satu alasan pasti bahwa melakukan invasi fisik sangat tidak memungkinkan sehingga mereka merubah konsep dari konvensional menjadi non konvensional (perang modern). Perang modern, dengan biaya yang murah namun hasilnya sangat dahsyat karena dapat merusak sendi-sendi kekuatan negara sasaran. Hal tersebut sangat berbahaya bagi keutuhan wilayah NKRI karena didalamnya hidup jutaan manusia yang berasal dari berbagai macam elemen suku, agama, ras dan budaya (SARA) sehingga sangat memungkinkan bagi mereka untuk “bermain” untuk memecah belah struktur masyarakat yang demikian majemuk. Lalu apa menariknya Indonesia untuk dikuasai? Faktor utama yang menjadi daya tarik adalah kekayaan yang dimiliki Indonesia yang luar biasa besarnya. Dapat dibayangkan jumlah penduduk lebih kurang 230 juta jiwa merupakan pasar yang besar bagi penjualan barang-barang produksi.

Berikutnya potensi ekonomi baik dari aspek letak geografis maupun sumber daya alam yangmenjadi sasaran tujuan untuk dikuasai. POTENSI EKONOMI +/-40 jt ton lalu-lintas cargo/hari +/-21 juta barrel/hari lalu lintas minyak dari Timur Tengah ke Asia Pasifik (Tahun 2030 prediksi meningkat 2x lipat) Produksiikan dari wilayah Timur dapat meberikan konsumsi hampir separuh penduduk dunia— bila dikelola dengan benar Hutan sebagai paru-paru dunia —- potensi, tetapi bisa bahayakan pemanasan global (kontribusi Indonesia 2 % perusak hutan) Energi alternatif panas bumi, hydro, solar, angin dan biduel dari tumbuhan (jarak,sagu, tebu, ubi kayu dll) -à ethanol, alkohol dll
Penghasil lada putih no. 1 dunia
Penghasil Kayu Lapis No 1 di dunia
Penghasil Puli dari buah Pala No. 1 di dunia
LNG No. 1 di dunia
Penghasil Lada Hitam No. 2 di dunia
Penghasil Karet Alam No. 2 di dunia
Penghasil Minyak Sawit (CPO) No. 2 di Dunia
Penghasil Timah No. 2 di Dunia
Penghjasil Tembaga No. 3 di dunia
Penghasil Kopi No. 4 di dunia
Jumlah Penduduk No. 4 di dunia
Penghasil karet Sintetik No 4 di dunia
Penghasil Ikan No. 6 di dunia
Penghasil Biji-bijian No. 6 di dunia
Penghasil The No. 6 di dunia
Penghasil Natural Gas No. 6 di Dunia
Penghasil Emas No. 8 di dunia
Penghasil Batu-bara No. 9 di dunia
Penghasil Minyak Bumi No. 11 di dunia
Negara dengan luas No. 15 di dunia
Penghasil Aspal Penghasil Bauxit Penghasil Nikel
Penghasil Granit
Penghasil Perak Penghasil Uranium
Penghasil Marmer dan Mineral ikutan lainnya
Pasirbesi kualitas Terbaik di dunia

Faktor inilah yang mengundang pihak asing ingin menguasai Indonesia, dengan strategi penguasaan secara tidak langsung yang dibungkus dengan cara mempengaruhi baik cara hidup maupun cara berpikir masyarakat melalui globalisasi komunikasi, media, kebudayaan, ekonomi, keuangan, sosial dan politik. Dari sisi jumlah penduduk, masyarakat Indonesia di dorong agar konsumtif atau menjadi pasar potensial dengan membelanjakan uangnya. Sementara, untuk menguasai sisi potensi sumber daya alamnya, didorong adanya aturan atau kebijakan investasi yang mengikuti atau berpihak kepada pasar bebas yang lebih banyak menguntungkan investor. Sejalan dengan tujuan dari perang modern maka sasaran antaranya adalah melemahnya wawasan kebangsaan serta menghilangkan jati diri dimana berikutnya akan muncul persoalan-persoalan kebangsaan mulai dari pelecehan terhadap negara, tumbuhnya terorisme, penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam oleh pemodal asing, konflik horizontal terutama di masyarakat kelas bawah, korupsi merajalela, perseteruan antar lembaga negara dan banyak lagi contoh persoalan yang memprihatinkan. Demikian juga adanya campur tangan asing dalam pembuatan berbagai undang-undang merupakan bagian dari agenda perang modern untuk merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembelajaran dari invasi yang di motori oleh Amerika Serikat (AS) terhadap negara-negara Timur Tengah khususnya Iraq dengan dalih mencari senjata pemusnah massal dan terorisme adalah bukti nyata dari di gelarnya konsep perang modern. Pada mulanya invasi ke Iraq dilakukan dengan pengerahan kekuatan senjata, tetapi karena tidak bisa dikuasai ataupun dikontrol secara penuhsehingga skenario invasi diganti dengan cara menggulingkan pemerintahannya yang kemudian digantikan oleh pemerintahan baru yang pro AS sehingga lebih mudah untuk mengontrol sesuai dengan keinginan mereka. Untuk menutupi operasi perang yang dilancarkan, maka dicari alasan pembenar di mata internasional dengan dalih pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat.

Sasaran berikutnya masyarakat Iraq dipecah belah dan dikotak-kotakkan (Sunni dan Syiah) sehingga pada saat di invasi, Irak dalam posisi lemah karena tidak ada persatuan. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah Indonesia bisa bernasib sama? Untuk menjawabnya kita sama-sama menilai kondisi dan situasi yang sudah dan sedang terjadi dewasa ini. Beberapa fakta dan data berikut ini dapat dijadikan sumber pemikiran dan menjawab sudahpada tahap mana Indonesia saat ini berada. Sejak reformasi sebagian rakyat Indonesia mengalami pelunturan wawasan nasional termasuk kepercayaan terhadap dasar negara Pancasila sebagai sistem ideologi nasional. Elite reformasi mulai pusat sampai daerah mempraktekkan budaya kapitalisme-liberalisme dan neo-liberalisme. Rakyat dan bangsa Indonesia mengalami erosi jati diri nasional. Elite reformasi dan kepemimpinan nasional hanya mempraktekkan budaya demokrasi liberal atas nama Demokratisasi, HAM,Lingkungan, sampai terjadinya praktek budaya oligarki bahkan sebagian mempraktekkan budaya anarki. NKRI sebagai negara hukum tidak menegakkankebenaran dan keadilan berdasarkan Pancasila - UUD 45. Praktek dan “budaya” korupsi semakin parah dari tingkat pusat sampai daerah. Kekayaan negara dankekayaan PAD bukan dimanfaatkan demi kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat, melainkan dinikmati oleh segelintir elit. Dalam berdemokrasi baik legislatif maupun eksekutif berkompetisi untuk merebut jabatan dan kekuasaan (melalui pemilu dan pilkada). Yang jelas sedang berlangsung rekayasa-rekayasa yang dapat sumber perpecahan mulai dari pemekaran daerah sampai usul perubahan UUD 45. Perubahan UUD 45 yang masih ramai diperdebatkan masih mengandung kontroversi baik dari sisi filosofis-ideologis karena bukan sebagai jabaran dari dasar negara Pancasila. Sementara, secara konstitusional amandemen sarat dengan konflik kelembagaan.

Kontroversi tersebut merupakan dampak dari diberikannya kesempatan kepada pihak diluar bangsa Indonesia yang dimotori dan dibiayai asing. Berikutnya pihak-pihak tersebut berperan besar mempengaruhi dalam menghasilkan produk perundang-undanganan yang bersifat strategis dalam bidang ekonomi moneter, hukum, sumber daya alam, politik, pertahanan dan keamanan. Seperti yang terlihat pada data berikut ini. Undang-Undang diIndonesia yang merupakan hasil intervensi pihak luar (Jaringan Subversi Asing):
UU No 5 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
UU No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten
UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merk
UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi
UU No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencusian Uang
UU No. 19 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta
UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Hak Advocat
UU No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas RUU Tentang Pertambangan dan Mianeral Dan DRAF AKADEMIK yang disiapkan adalah:
      (1) RUU Rahasia Negara
      (2) RUU Perintah Transfer Dana
      (3) RUU Informasi dan Transaksi Elektronik

UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
UU No. 25 Tahun 1999 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah
UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
UU No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
UU No. 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
UU No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
UU No. 25 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) tahun 2000-2004
UU No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
UU No. 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran
UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
UU No. 19 tentang BUMN UU No. 27 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
UU No. 3 Tahun 2004 Pewrubahan Atas UU No. 23 Th. 1999 tentang Bank Indonesia
UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
UU No. 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 th. 2004 tentang Perubahan Atas UU No 41 th. 1999 tentang Kehutanan menjadi UU UU No. 32 tahun 2004 tentang Perimbangan Pemerintahan Daerah
UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah UU No. 22 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Bruruh

Semua persoalan bangsa yang disebutkan tidak terjadi begitu saja mengikuti perkembangan yang ada namun pasti ada sumber pemicunya atau bagian dari agenda pihak asing untuk menguasai bangsa Indonesia. Sebagai contoh polemik pemberantasan korupsi dan isu terorisme dapat dijadikan alasan pembenar bahwa Indonesia belum mampu menjadi negara demokratis. Akar masalah dari persoalan yang ada bersumber ketidakpastian sumber peraturan dan perundang-undangan dimana akibat perubahan terhadap UUD 1945 yang bukan didasari oleh semangat dan cita-cita proklamasi serta jati diri bangsa Indonesia ditambah lagi adanya keterlibatan pihak asing dalam menghasilkanperundang-undangan sehingga bermunculan persoalan-persoalan yang memaksa Indonesia masuk dalam perangkap agenda mereka sebagaimana yang dirasakan saat ini. Lalu apa yang harus dilakukan dan bagaimana caranya agar Indonesia tidak terjebak dalam skenario perang modern tersebut ? Pengalaman negara -negara yang mengalami kehancuran akibat skenario ini bahwa faktor-faktor yang menyebabkan mereka terpecah adalah tidak adanya kesatuan dan persatuan baik bahasa maupun tindakan menghadapi demokratisasi dan kebebasan yang dihembuskan. Berikutnya nasionalisme yang merupakan roh suatu bangsa luntur berakibat pada kewaspadaan nasionalnya menurun, kehilangan martabat dan jati diri, kesetiakawanan dan kerelaan berkorban ikut hilang. Bagi Indonesia sebagai bangsa yang cinta damai namun lebih cinta kemerdekaan, mempertahankan kedaulatan negara dan eksistensi NKRIadalah keharusan. Tetapi dalam mempertahankan kedaulatannya haruslah tetap membangun kemampuan alutsistanya. Berkaitan dengan kenyataan bahwa ancaman invasi fisik sangat kecil kemungkinannya pada era globalisasi ini, Indonesia harus senantiasa siap dan waspada walaupun dapat diperhitungkan apabila maju ke medan perang dengan kondisi alutsista yang ada saat ini maka pada pertempuranudara Indonesia akan kalah dalam hitungan jam sedangkan di laut akan kalahdalam hitungan hari. Namun di darat maka seribu tahun peperangan Indonesia tetap eksis dengan satu catatan TNI dan rakyatnya harus bersatu dalam bahasa pikiran dan tindakan. Tanpa mengesampingkan peranan penting angkatan udara dan laut, dalam peperangankedua matra tersebut harus menopang pertahanan di darat sebagai kunci sukses pertempuran. Dasar pemikiran ini berangkat dari pengalaman bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan dan mengacu dari kondisi teritorial Indonesia. Pemikiran demikian didasari oleh kekurang kemampuan Indonesia membangun kekuatan Alutsista akibat anggaran yang kurang memadai.
Oleh karena itu, sebaiknya konsep pembangunan kekuatan TNI harus disesuaikan dengan kenyataan tersebut artinya pembangunan kekuatan alutsista dengan mengikuti perkembangan teknologi secara paralel melakukan pembangunan kekuatan personil dengan tingkat latihan yang melebihi dari personil reguler untuk terciptanya perimbangan kekuatan seperti yang pernah dilakukan dengan pembentukan batalyon raiders dimana kemampuannya tiga kali kemampuan prajurit infantri reguler. Kita harus bercermin dari semangat Sumpah Pemuda 1928,ketika seluruh pemuda-pemudi dari berbagai daerah di Indonesia bertekad menyingkirkan perbedaan-perbedaan di antara mereka untuk bersatu. Karena hanya dengan persatuan ketika itu Indonesia merdeka dapat terwujud dan dengan kemerdekaan bangsa Indonesia akan terbebas dari kemiskinan dan kebodohan. Kitajuga harus belajar dari sejarah bangsa dimana mempertahankan kemerdekaandilakukan dengan bergandengan tangan dengan seluruh elemen rakyat. Karena dizaman serba canggih ini kemenangan dalam perang modern bukan ditentukan kecanggihan alutsista melainkan oleh siapa yang dapat merebut hati rakyat. Dalam tahapan perang modern dimana tahapan cuci otak adalah usaha bagaimana mempengaruhi pikiran masyarakat sasaran. Jadi melawan ”perang modern” harus dihindari hati dan pikiran rakyat suatu bangsa direbut.

Dalam konteks ini bentuk pertempurannya adalah menundukkan tanpa kekerasan sebagaimana negara-negara modern, seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan Cina yang pernah melakukan operasi militer tetapi mengalami kekalahan karena tidak dapat memenangkan hati rakyat. TNI pada masa lalu berhasil menghadapi berbagai ancaman terhadap kedaulatan NKRI karena manunggal dengan rakyat jadi jalinan kemanunggalan TNI dengan rakyat harus terus dipupuk dan dijaga dengan motto berbaik-baik dengan rakyat. Mengacu dari dua gambaran diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa menghadapi ancaman perang modern terhadap NKRI ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Tetapi sebelumnya seluruh elemen bangsa ini harus memahami dan menyadari dengan benar apa yang sedang terjadi terhadap bangsa ini kemudian mengerti perannya dalam menghadapi ancaman yang artinya siapa berbuat apa. Jadi, hal utama yang harus dilakukan adalah merapatkan barisan dalam kebersamaan bahasa dan tindakan agar tumbuh persatuan dan kesatuan menghadapi setiap ancaman. Berikutnya, meningkatkan wawasan nusantara agar tumbuh ketahanan nasional karena dalam ketahanan nasional itu terkandung unsur-unsur kekuatan bidang-bidang yang dijadikan sasaran antara dari skenario perang modern yaitu kekuatan Idiologi, Politik, Ekonomi, SosialBudaya dan Pertahanan Keamanan. Kedua faktor diatas pada hakekatnya saling mengisi karena dengan memantapkan wawasan nusantara maka akan tumbuh integrasi dari unsur-unsur tadi sehingga akan bermuara pada persatuan dan kesatuan. Iklim kebebasan seperti saat ini merupakan dampak negatif dari kebebasan yang dihembuskan globalisasi dimana ia tidak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia meskipun kebebasan itu merupakan tuntutan hakiki setiap manusia namunbukan berarti sebebas-bebasnya. Dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara tentu ada etikanya bukan menonjolkan kebebasan artinya sistem ketatanegaraan harus dijalankan diatas jalur yang benar dan bermoral. Untuk perlu dipahami keadaan bangsa yang sebenarnya dan ketahui ancaman dan tantanganapa yang sedang terjadi. Yang pasti ancaman atau tantangan yang dihadapi NKRI akan semakin berat dan tidak mungkin dilakukan oleh perorangan atau kelompok saja melainkan harus dilakukan oleh seluruh komponen bangsa. Sebagai anak bangsa yang memiliki bangsa ini yang akan mewariskannya kepada generasi akan datang, harus merapatkan barisan dalam kebersamaan untuk menyelesaikan kerapuhan ini dengan cara menolak segala hal yang tidak sesuai dengan karakter, jati diri dan budaya bangsa ini serta jangan mau menjadi pengkhianat bangsa. Sebagaibangsa yang memperjuangkan kemerdekaannya harus tetap ada kewaspadaan nasional dan bertindak secara nyata untuk menjaga eksistensi NKRI yang dijalankan berdasakan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 (yang dilahirkan dari Proklamasi) untuk mencapai cita-cita luhur masyarakat Indonesia yang adil dan makmur serta sebagai negara bangsa yang kuat, bermartabat, mandiri dan disegani sehingga tidak akan pernah terjerumus kedalam skenario “perang modern”. ***

Tetap Semangat dan Selalu Waspada...!